MAKALAH FILSAFAT PANCASILA

BAB I

FILSAFAT PANCASILA

1.1.            Pengertian Filsafat

Kata filsafat berasal dari bahasa yunani, yaitu dari kata “philos” dan “sophos” menjadi philosophia. Philos berarti cinta atau teman, sophos berarti bijaksana. Jadi philosophia atau filsafat berarti cinta kepada kebijaksanaan/pengetahuan. Seorang ahli pikir disebut filosof. Kata ini mula-mula dipakai oleh Herakleitos.

Pengetahuan bijaksana memberi kebenaran, orang yang mencintai pengetahuan bijaksana, karena itu yang mencarinya adalah orang yang mencintai kebenaran adalah karakteristik dari setiap filosof dari dahulu sampai sekarang. Di dalam mencari kebenaran dan kebijaksanaan itu, filosof menggunakan cara dengan berfikir sedalam-dalamnya (merenung). Hasil filsafat (berfikir sedalam-dalamnya) disebut filsafat atau falsafah. Filsafat sebagai hasil berfikir sedalam-dalamnya diharapkan..

merupakan suatu yang paling bijaksana atau setidak-tidaknya mendekati kesempurnaan. Filosof ulung prof. DR. M.J Langeveld dalam bukunya ‘Opwegnaar wijsgerig denken (menuju kepemilikan filsafat) berpendapat bahwa kita memasuki filsafat manakala kita memikirkan pernyataan apapun juga secara radikal, yakni dari dasar sampai pada konsekuensinya yang terakhir dan secara sistematis, yakni dalam penuturan yang logis dalam urutan yang saling hubungan yang bertanggung jawab. Apa yang terbentuk dalam keseluruhan penuturan dan uraian disebut filsafat.

Filsafat terbentuk karena berfilsafat. Dapat disimpulkan bahwa berfilsafat adalah mencari kebenaran tentang segala sesuatu yang dipermasalahkan dengan berfikir secara radikal, sistem radikal dan universal. Dan filsafat adalah sistem kebenaran tentang segala sesuatu yang dipersoalkan sebagai hasil dari berfikir secara radikal, sistematis, dan universal.

Professor Langeveld membedakan antara filosof dan ahli filsafat. Filosof adalah orang yang menghasilkan /menciptakan karya filsafat, sedangkan ahli filsafat adalah orang yang menguasai pengetahuan filsafat, dapat bicara filasat, membahas dan mengajarkan filsafat (sarjana Filsafat) tetapi tidak menciptakan karya filsafat.

Pengertian lainnya :

1.         Plato (427 SM – 348 SM). Ahli filsafat Yunani : Filasafat ialah ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran asli.

2.         (382 – 322), Aristoteles : filsafat ialah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu metafisika. Logika, retorika, etika, ekonomi, politik dan estetika.

3.         Al- farabi (870 – 950 M), ahli filsafat islam : filsafat ialah ilmu pengetahuan tentang alam wujud bagaimana hakikat yang sebenarnya.

4.         Immanuel Kant (1724 – 1804) ahli filsafat katolik : filsafat ialah ilmu pengetahuan yang menjadi pokok dan pangkal dari segala pengetahuan yang di dalamnya tercakup empat persoalan :

a.    Apakah yang dapat diketahui? (jawabnya: metefisika)

b.   Apakah yang harus kita kerjakan? (jawabnya: etika)

c.    Sampai dimanakah harapan kita? (jawabnya: agama)

d.   Apakah yang dinamakan manusia? (jawabnya: antropologi)

5.         Drs. Hasbullah Bakry seorang ahli filsafat Indonesia: ilmu filsafat ialah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam mengenai ketuhanan, alam semesta dan manusia sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana sikap manusia itu seharusnya setelah mencapai pengetahuan itu.

6.         Prof. H. Muhammad Yamin, S.H. berpendapat: “filsafat ialah pemusatan pikiran, sehingga manusia kepribadiannya itu dialami kesungguhan.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan, bahwa apa yang disebut filsafat adalah suatu usaha pemikiran manusia yang sungguh-sungguh, secara sistematis dan radikal untuk mencari kebenaran sesuai dengan ruang dan waktu.

Jikalau ditinjau dari lingkup pembahasannya, maka filsafat meliputi banyak bidang bahasan antara lain tentang manusia, masyarakat, alam, pengetahuan, etika, logika, agama, estetika dan lainnya. Oleh karena itu seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan maka muncul dan berkembang juga ilmu filsafat yang berkaitan dangan bidang-bidang ilmu tertentu, misalnya filsafat sosial, filsafat hukum, filsafat politik, filsafat bahasa, filsafat ilmu pengetahuan, filsafat lingkungan, filsafat agama dan filsafat yang berkaitan dengan bidang ilmu lainnya.

Keseluruhan arti filsafat yang meliputi berbagai masalah tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua macam sebagai berikut :

Pertama : Filsafat sebagai produk mencakup pengertian

a.          Pengertian filsafat yang mencakup arti-arti filsafat sebagai jenis pengetahuan, ilmu, konsep dari para filsuf pada zaman dahulu, teori, sistem atau pandangan tertentu, yang merupakan hasil dari proses berfilsafat dan yang mempunyai ciri-ciri tertentu.

b.         Filsafat sebagai suatu jenis problema yang dihadapi oleh manusia sebagai dari hasil aktivitas berfilsafat. Filsafat dalam pengertian jenis-jenis ini mempunyai ciri-ciri khas tertentu sebagai suatu hasil kegiatan berfilsafat dan pada umumnya proses pemecahan persoalan filsafat ini diselesaikan dengan kegiatan berfilsafat (dalam pengertian filsafat sebagai proses yang dinamis).

Kedua : filsafat sebagai suatu proses mencakup pengertian

Filsafat yang diartikan sebagai bentuk suatu aktivitas berfilsafat dalam proses pemecahan suatu permasalahan dengan menggunakan suatu cara dan metode tertentu yang sesuai dengan objek permasalahannya. Dalam pengertian ini filsafat merupakan suatu sistem pengetahuan yang bersifat dinamis. Filsafat dalam pengertian ini tidak lagi hanya merupakan sekumpulan dogma yang hanya diyakini ditekuni dan dipahami sebagai suatu sistem nilai tertentu, tetapi lebih merupakan suatu aktivitas berfilsafat, suatu proses yang dinamis dengan menggunakan suatu cara dan metode tersendiri.

1.2              Fungsi filsafat

Dengan memperhatikan makna filsafat sebagai proses dan produk filsafat, serta pengkajiannya, filsafat juga berfungsi bagi kehidupan manusia dalam kehidupannya sebagai individu maupun anggota masyarakat. Fungsi tersebut antara lain, sebagai berikut :

a.          Berfilsafat mengajak manusia bersikap arif, berwawasan luas terhadap berbagai problem yang dihadapi. Manusia diharapkan mampu memecahkan problem tersebut dengan cara mengidentifikasinya agar jawaban-jawaban dapat diperoleh dengan mudah.

b.         Filsafat dapat membentuk pengalaman kehidupan seseorang secara lebih kreatif atas dasar pandangan hidup atau ide-ide yang muncul  karena keinginannya.

c.          Filsafat dapat membentuk sikap kritis seseorang dalam menghadapi permasalahan, baik dalam komunitas, agama dan hal-hal lain diluar dirinya, secara lebih arif, rasonal dan tidak terjebak dalam fanatisme yang berlebihan.

d.         Bagi mahasiswa atau ilmuan dibutuhkan kemampuan menganalisis, atau analisis kritis yang komprehensif dan sintetis  atas berbagai masalah ilmiah yang dituangkan dalam suatu riset atau kajian ilmiah lainnya

1.3              Pengertian Pancasila Sebagai Sistem

Pancasila yang terdiri dari atas lima sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud dengan sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk satu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh, sistem lazimnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1)         Suatu kesatuan bagian-bagian.

2)         Bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri.

3)         Saling berhubungan, saling ketergantungan.

4)         Kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan bersama (tujuan sistem).

5)         Terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks (shore dan Voich, 1974:22).

Pancasila yang terdiri atas bagian-bagian yaitu sila-sila pancasila setiap sila pada hakikatnya merupakan suatu asa sendiri. Dasar filsafat Negara Indonesia terdiri atas lima sila yang masing-masing merupakan suatu asas peradaban. Namun demikian sila-sila pancasila itu bersama-sama merupakan suatu kesatuan dan keutuhan. Setiap sila merupakan suatu unsur dari kesatuan pancasila. Maka dasar filsafat Negara pancasila adalah suatu kesatuan yang bersifat majemuk tunggal.

Sila-sila pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis. Antara sila –sila pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan bahkan saling mengkualifikasi. Sila yang satu senantiasa dikualifikasi oleh sila –sila yang lainnya. Secara demikian ini maka pancasila pada hakikatnya merupakan sistem, dalam pengertian bahwa bagian-bagian, sila-silanya saling berhubungan secara erat hingga membentuk suatu struktur yang menyeluruh. Pancasila sebagai suatu sistem juga dapat dipahami dari pemikiran dasar yang terkandung dalam pancasila, yaitu pemikiran tentang manusia dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa dengan dirinya sendiri, dengan sesama manusia, dengan masyarakat bangsa yang nilai-nilainya telah dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian Pancasila merupakan suatu sistem dalam pengertian kefilsafatan sebagaimana sistem filsafat lainnya antara lain matrealisme, idealism, rasioanlisme, liberalism, sosialisme dan sebagainya.

Kenyataan Pancasila yang demikian itu disebut kenyataan objektif, yaitu bahwa kenyataan itu ada pada pancasila sendiri terlepas dari sesuatu yang lain, atau terlepas dari pengetahuan orang. Kenyataan objektif yang ada dan terlekat pada pancasila, sehingga pancasila sebagai suatu sistem filsafat bersifat khas, dan berbeda dengan sistem filsafat lainnya. Hal ini secara ilmiah disebut ciri khas secara objektif (Notonagoro, 1975:14). Misalnya kita mengamati jenis-jenis logam tertentu, emas, perak, tembaga dan lainnya, kesemua jenis logam itu mempunyai ciri khas tersendiri. Jadi ciri khas yang dimiliki oleh sesuatu itu akan menunjukkan jati diri, atau sifat yang khas dan khusus yang tidak dimliki oleh sesuatu lainnya. Oleh Karena itu pancasila sebagai sistem filsafat akan memberikan ciri-ciri yang khas, yang khusus yang tidak terdapat pada sistem filsafat lainnya.

1.4              Kesatuan Sila-Sila Pancasila

1.4.1        Susunan Pancasila yang Bersifat Hierarkhis dan Berbentuk Piramidal

Susunan Pancasila adalah hierarkhis dan mempunyai bentuk piramida. Pengertian matematika pyramidal digunakan untuk menggambarkan hubungan hirarkhi sila-sila dari pancasila dalam urutan-urutan luas dan juga dalam hal sifat-sifatnya. Kalau dilihat dari intinya, urutan-urutan lima sila menunjukan suatu rangkaian tingkat dalam luasnya dan isi sifatnya, merupakan pengkhususan dari sila-sila yang dimukanya. Jika urutan-urutan lima sila ada hubungan yang mengikat yang satu kepada yang lain sehingga pancasila merupakan suatu kesatuan keseluruhan yang bulat.

Dalam susunan hierarkhis dan piramidal ini, maka ketuhanan yang maha Esa menjadi basis kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan dan keadilan social. Sebaliknya Ketuhanan Yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan, yang membangun, memelihara dan mengembangkan persatuan Indonesia, yang berkerakyatan dan berkeadilan sosial demikian selanjutnya. Sehingga tiap-tiap sila di dalamnya mengandung sila-sila yang lainnya. Dengan demikian dimungkinkan penyesuaian dengan keperluan dan kepentingan keadaan, tempat dan waktu, artinya sesuai dengan keperluan dan kepentingan keadaan, tempat dan waktunya, dalam pembicaraan kita berpokok pangkal atau memusatkan diri dalam hubungannya hierarkhis pyramidal semestinya.

1.4.2        Kesatuan Sila-Sila Pancasila yang Saling Mengisi dan Saling Mengkualifikasi

Di dalam tiap sila tersimpul sila-sila lainnya, yaitu :

1.         Sila Ketuhnan YME adalah Ketuhanan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2.         Sila kemanusiaan yang adil dan beradab ialah ber-Ketuhanan YME, yang berpersatuan Indonesia  yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3.         Sila persatuan Indonesia adalah yang ber-Ketuhanan YME, yang berkemanusiaan adil dan beradab yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

4.         Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaaan dalam permusyawaratan/perwakilan adalah yang ber-Ketuhanan YME, yang berkemanusiaan adil dan beradab yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

5.         Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah yang ber-Ketuhanan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

1.5              Kesatuan Sila-Sila Pancasila Sebagai Suatu Sistem Filsafat

Kesatuan sila-sila pancasila pada hakikatnya bukanlah hanya merupakan kesatuan yang bersifat formal logis saja namun juga meliputi kesatuan dasar ontologis, dasar epistemologis serta dasar aksiologis dari sila-sila pancasila.

1.5.1        Dasar Ontologis Sila-sila Pancasila

Pancasila sebagai suatu kesatuan sistem filsafat tidak hanya kesatuan yang menyangkut sila-silanya saja, melainkan juga meliputi hakikat dasar dari sila-sila Pancasila atau secara filosofis merupakan dasar ontologis sila-sila pancasila. Pancasila yang terdiri atas lima sila, setiap sila bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan memiliki satu kesatuan dasar ontologis. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia, yang memiliki hakikat mutlak monopluralis, oleh karena itu hakikat dasar ini juga disebut sebagai dasar antropologis. Subjek pendukung pokok sila-sila Pancasila adalah manusia. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut : bahwa yang berketuhanan YME, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan dan berkeadilan sosial pada hakikatnya adalah manusia. (Notonagoro, 1975:23). Demikian juga jikalau kita pahami dari segi filsafat Negara bahwa Pancasila adalah dasar filsafat Negara , adapun pendukung pokok Negara adalah rakyat dan unsur rakyat adalah manusia itu sendiri, sehingga tepatlah jikalau dalam filsafat pancasila bahwa hakikat dasar antropologis sila-sila Pacasila adalah manusia.

Manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga dan jiwa jasmani dan rohani, sifat kodrat manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial, serta kedudukan manusia sebagai makhluk Tuhan YME. Oleh karena kedudukan manusia sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan inilah maka secara hierarkhis sila pertama Ketuhanan YME mendasari dan menjiwai keempat sila-sila pancasila yang lainnya.

Hubungan kesesuaian antara negara dengan landasan sila-sila pancasila adalah berupa hubungan sebab akibat yaitu negara sebagai pendukung hubungan dan Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil sebagai pokok pangkal hubungan. Landasan sila-sila Pancasila yaitu Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil sebagai sebab adapun negara sebagai akibat.

Sebagai suatu sistem filsafat landasan sila-sila pancasila itu dalam hal isinya menunjukan suatu hakikat makna yang bertingkat, serta ditinjau dari keluasannya memiliki bentuk  piramidal.

1.5.2        Dasar Epitemologis Sila-Sila Pancasila

Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan suatu sistem pengetahuan. Dalam kehidupan sehari-hari Pancasila merupakan pedoman atau dasar bagi bangsa indonesia dalam memandang realitas alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa dan negara tentang makna hidup serta sebagai dasar bagi manusia dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam hidup dan kehidupan. Pancasila dalam pengertian seperti yang demikian ini telah menjadi suatu sistem cita-cita atau keyakinan-keyakinan. Dan hal ini berarti filsafat telah menjelma menjadi Ideologi (Abdulgani, 1998). Sebagai suatu ideologi maka pancasila memiliki tiga unsur pokok agar dapat menarik loyalitas dari pendukungnya yaitu, 1) logos yaitu Rasionalitas atau penalaran, 2) pathos atau penghayatan, dan 3) ethos yaitu kesusilaan (wibisono, 1996:3). Sebagai suatu sistem filsafat serta ideologi maka pancasila harus memiliki unsur rasional terutama dalam kedudukannya sebagai suatu sistem pengetahuan.

Terdapat tiga persoalan yang mendasar dalam epistemologi yaitu, pertama: tentang sumber pengetahuan pancasila, sebagaimana dipahami bersama bahwa sumber pengetahuan pancasila adalah nilai-nilai yang ada pada bangsa indonesia sendiri, bukan berasal dari bangsa lain, bukannya hanya merupakan perenungan serta pemikiran seseorang atu beberapa orang saja namun dirumuskan oleh wakil-wakil bangsa indonesia dalam mendirikan negara. Dengan kata lain bahwa bangsa indonesia adalah sebagai kausa materialis Pancasila.

Berikutnya tentang susunan pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Sebagai suatu sistem pengetahuan maka pancasila memiliki susunan yang bersifat formal logis baik dalam arti susunan sila-sila pancasila maupun isi arti sila-sila pancasila. Dan susunan kesatuan sila-sila pancasila adalah bersifat hierarkhis dan berbenuk piramidal.

Dan susunan isi arti pancasila meliputi tiga hal, yaitu : pertama, isi arti pancasila yang umum universal. Kedua, isi arti Pancasila yang umum kolektif. Ketiga, isi arti pancasila yang bersifat khusus dan kongkrit.

Pembahasan berikutnya adalah pandangan panasia tentang pengetahuan manusia. Menurut pancasila bahwa hakikat manusia adalah monopluralis yaitu hakikat manusia yang memiliki unsur-unsur pokok yaitu Susunan kodrat yang terdiri atas raga dan jiwa. Tingkatan hakikat raga manusia adalah unsur-unsur : fisis anorganis, vegetatif, animal. Adapun unsur jiwa (rohani) manusia terdiri atas unsur potensi jiwa manusia yaitu : akal, rasa, kehendak. Menurut Notonagoro dalam skema potensi rohaniah manusia terutama dalam kaitannya dengan pengetahuan akal manusia merupakan sumber daya cipta manusia dan dalam kaitannya dengan upaya untuk memperoleh pengetahuan yang benar terdapat tingakat-tingkat pemikiran sebagai berikut : memoris, reseptif dan kreatif. Adapun potensi atau daya untuk meresapkan pengetahuan atau dengan kata lain transformasi pengetahuan terdapat tingkatan sebagai berikut : demonstrasi, imajinasi, asosiasi, analogi, refleksi, intuisi, inspirasi dan ilham (Notonagoro, tanpa tahun). Berdasarkan tingkatan tersebut di atas maka pancasila mengakui kebenaran rasio yang bersumber pada akal manusia.

Epistemologi Pancasila juga mengakui kebenaran konsesus terutama dalam kaitannya dengan hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Sebagai suatu paham epistemologi maka Pancasila mendasarkan pada pandangannya bahwa ilmu pengetahuan pada hakikatnya tidak bebas nilai karena harus diletakkan pada kerangka moralitas kodrat manusia serta moralitas religius dalam upaya untuk mendapatkan suatu tingkatan pengetahuan yang mutlak dalam hidup manusia.

1.5.3        Dasar Aksiologis Sila-Sila Pancasila

Sila-sila pancasila sebagai suatu sistem filsafat juga memiliki satu kesatuan dasar aksiologisnya, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan.

a.          Teori nilai

Terdapat berbagai macam pandangan tentang nilai dan hal ini sangat tergantung pada titik tolak dan sudur pandangnya masing-masing dalam menentukan tentang pengertian serta hirarkhi nilai, misalnya kalangan matrealis memandang bahwa nilai tertinggi adalah nilai materi. Menurut tinggi rendahnya, nilai-nilai dapat dikelompokan dalam empat tingkatan sebagai berikut :

1)      Nilai-nilai kenikmatan : dalam tingkat ini terdapat deretan nilai-nilai yang mengenakkan dan tidak mengenakkan, yang menyebabkan orang senang atau menderita.

2)      Nilai-nilai kehidupan : dalam tingkat ini terdapat nilai-nilai yang penting dalam kehidupan, misalnya kesehatan.

3)      Nilai-niai kejiwaan : dalam tingkat ini terdapat nilai-nilai kejiwaan yang sama sekali tidak tergantung dari keadaan jasmani maupun lingkungan.

4)      Nilai-nilai kerokhanian : dalam tingkat ini terdapat modalitas nilai dari yang suci dan tidak suci. Nilai-nilai semacam ini terutama terdiri dari nilai-nilai pribadi (Frondizi, 1963; Driyarkara, 1978).

Walter G. everet menggolong-golongkan nilai-nilai manusiawi ke dalam delapan kelompok, yaitu :

1)      Nilai-nilai Ekonomis (ditunjukkan oleh harga pasar dan meliputi semua benda yang dapat dibeli)

2)      Nilai-nilai kejasmanian (membantu pada kesehatan, efisiensi dan keindahan dari kehidupan badan)

3)      Nilai-nilai hiburan (nilai-nilai permainan dan waktu senggang yang dapat menyumbangkan pada pengayaan kehidupan)

4)      Nilai-nilai sosial (berasal mula dari berbagai bentuk perserikatan manusia).

5)      Nilai-nilai watak (keseluruhan dari keutuhan kepribadian dan sosial yang diinginkan)

6)      Nilai-nilai estetis (nilai keindahan dalam alam dan karya seni).

7)      Nilai-nilai Intelektual (nilai pengetahuan dan pengajaran kebenaran)

8)      Nilai-nilai keagamaan.

Menurut Notonagoro membagi nilai menjadi tiga yaitu :

1)      Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas.

2)      Nilai Vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas.

3)      Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yag berguna bagi rohani. Nilai kerohanian ini dapat dibedakan atas empat macam.

a)      Nilai kebenaran, yang bersumber pada akal (ratio, budi, cipta) manusia.

b)      Nilai keindahan, atau nilai estetis yag bersumber pada unsur perasaan (aesthetis, gevoel, rasa) manusia.

c)      Nilai kebaikan atau nilai moral, yang bersumber pada unsur kehendak (will, wollen, karsa) manusia.

d)     Nilai religius, yang merupakan nilai kerohanian tertinggi dan mutlak. Nilai religius ini bersumber kepada kepercayaan atau keyakinan manusia.

Masih banyak lagi cara mengelompokkan nilai, misalnya seperti yang dilakukan N. Recher, yaitu pembagian ini berdasarkan pembawa nilai, hakikat keuntungan yang diperoleh, dan pula dengan pengelompokan nilai menjadi nilai intrinsik dan ekstrinsik. Nilai objektif dan nilai subjektif, nilai positif dan niai negatif dan sebagainya.

Menurut Notonagoro bahwa nilai-nilai Pancasila termasuk nilai kerokhanian, tetapi nilai-nilai kerokhanian yang mengakui nilai material dan nilai vital. Dengan demikian nilai-nilai Pancasila yang tergolong nilai kerokhanian itu juga mengandung nilai-nilai lain secara lengkap dan harmonis yaitu nilai material, nilai vital, nilai kebenaran, nilai keindahan atau estetis, nilai kebaikan atau nilai moral, maupun nilai kesucian yang secara keseluruhan bersifat sistematik-hierarkhis, di mana sila pertama yaitu Ketuhanan yang maha Esa sebagai basisnya sampai dengan sila Keadilan Sosial sebagai tujuannya (Darmodihardjo, 1978).

b.         Nilai-Nilai Pancasila sebagai Suatu Sistem

Pengertian Pancasila itu sebagai suatu sistem nilai dapat dilacak dari sila-sila yang merupakan suatu sistem. Sila-sila itu merupakan kesatuan organik. Antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan secara erat, bahkan saling mengkualifikasi. Adanya sila yang kesatu mengkualifikasi adanya sila yang lainnya. Secara demikian, Pancasila itu merupakan suatu sistem dalam pengertian umum, dalam artian bahwa bagian-bagiannya (sila-silanya) saling berhubungan secara erat sehingga membentuk suatu struktur yang menyeluruh.

Dari uraian mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila itu pula. Tampak dengan jelas bahwa nilai-nilai yang termuat dalam pancasila termasuk dalam tingkatan nilai yang tinggi, dengan urutan sila Ketuhanan yang maha Esa menduduki tingkatan dan bobot nilai tertinggi, karena secara jelas mengandung nilai religius. Pada tingkatan di bawahnya adalah keempat nilai manusiawi dasar. Apabila keempat nilai manusiawi dasar itu akan diberikan tingkatan dan bobot nilainya, maka nilai kemanusiaan, tingkatan dan bobot nilainya layak dinyatakan berada dibawah nilai Ketuhanan. Nilai keadilan sebagai salah satu nilai manusiawi dasar, dalam hubungannya dengan tingakatan dan bobot nilai kiranya harus diletakan dalam tempat ketiga dibawah nilai kemanusiaan. Namun sesuai dangan sifat dasar bangsa indonesia yang sangat menekankan kerukunan, maka nilai persatuan mempunyai tingkatan dan bobot nilainya, kiranya nilai persatuan memiliki tingkatan dan bobot yang lebih tinggi dari nilai kerakyatan,  karena nilai kerakyatan lebih merupakan sarana yang perlu untuk mencapai persatuan.

Suatu hal yang diberikan penekanan lebih dahulu yakni meskipun nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila itu mempunyai tingkatan dan bobot nilai yang berbeda yang berarti ada keharusan untuk menghhormati nilai yang lebih tinggi, nilai-nilai yang berbeda tingkatan dan bobot nilainya itu tidak saling berlawanan atau bertentangan, melainkan saling melengkapi.

1.6               Pancasila Sebagai Dasar Nilai Fundamental Bagi Bangsa dan Negara

1.                  Dasar filosofis

Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta filsafat hidup bangsa indonesia pada hakikatnya merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat sistematis. Sila-sila pancasila merupakan suatu sistem filsafat karena kelima sila merupakan suatu kesatuan yang bulat, hirarkhi dan sistematis serta memiliki esensi makna yang utuh, bukan terpisah-pisah dan memiliki makna sendiri-sendiri.

Dasar pemikiran filosofis dari sila-sila pancasila sebagai dasar filsafat negara adalah sebagai berikut. Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Republik Indonesia, mengandung makna bahwa dalam setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan serta kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan.

Secara kausalitas, nilai-nilai pancasila adalah bersifat objekif dan subjektif. Artinya esensi nilai-nilai pancasila adalah bersifat universal yaitu Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Sehingga dimungkinkan dapat diteapkan pada negara lain maupun barangkali namanya bukan Pancasila.

Nilai-nilai pancasila bersifat objektif dapat dijelaskan sebagai berikut :

a.       Rumusan dari sila-sila pancasila itu sebenarnya hakikat maknanya yang terdalam menunjukan adanya sifat-sifat yang umum universal dan abstrak, karena merupakan suatu nilai.

b.      Inti nilai-nilai pancasila akan tetap ada sepanjang massa dalam kehidupan bangsa Indonesia dan mungkin juga pada bangsa lain baik dalam adat kebiasaan, kebudayaan, kenegaraan maupun dalam kehidupan keagamaan.

c.       Pancasila yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945, menurut ilmu hukum memenuhi syarat sebagai pokok kaidah yang fundamental negara sehingga merupakan suatu sumber hukum positif di Indonesia. Sebagai konsekuensi jika nila-nilai pancasila yang terkandung dalam pembukaan negara proklamasi 1945 diubah, maka sama halnya pembubaran negara proklamasi 1945. Hal ini sebagaimana terkandung dalam ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, diperkuat Tap. No. V/MPR/1973. Jo. Tap. No.IX/MPR/1978.

Sebaliknya nilai-nilai subjektif Pancasila dapat diartikan bahwa keberadaan nilai-nilai pancasila itu bergantung pada bangsa indonesia sendiri. Pengertian itu dapat dijelaskan sebagai berikut :

a.       Nilai-nilai pancasila timbul dari bangsa Indonesia. Sehingga  bangsa Indonesia sebagai kausa materialis. Nilai-nilai tersebut sebagai hasil pemikiran, penilaian kritis, serta hasil refleksi filosofis bangsa Indonesia

b.      Nilai-nilai pancasila merupakan filsafat (pandangan hidup) bangsa Indonesia sehingga merupakan jati diri bangsa.

c.       Nilai-nilai pancasila di dalamnya terkandung ketujuh nilai-nilai kerohanian yaitu, nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, kebijaksanaan, etis, estetis, dan nilai religgius, yang manifestasinya sesuai dengan budi nurani bangsa Indonesia.

2.                  Nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara

Hal ini pada hakikatnya merupakan suatu sumber dari hukum dasar dalam negara Indonesia. Sebagai suatu sumber dari hukum dasar, secara objektif merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan, serta watak bangsa Indonesia.

Pokok pikiran pertama menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara persatuan. Yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah bangsa Indonesia.

Pokok pikiran kedua menyatakan bahwa negara hendak mewujudkan suatu kedilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini negara berkewajiban mewujudkan  kesejahteraan umum bagi bagi seluruh warga negara. Pokok pikiran ini sebagai penjabaran sila kelima.

Pokok pikiran ketiga bahwa negara berkedaulatan rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi yaitu berkedaulatan di tangan rakyat. Ini adalah penjabaran sila keempat.

Pokok pikiran keempat menyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengandung arti menjunjung tinggi keberadaban semua agama dalam pergaulan hidup Negara. Ini adalah penjabaran sila pertama dan kedua.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa keempat pokok pikiran tersebut tidak lain merupakan perwujudan dari sila-sila pancasila. Dengan kata lain bahwa dalam penjabaran sila-sila Pancasila dalam peraturan perundang-undangan bukanlah secara langsung dari sila-sila pancasila melainkan melalui pembukaan UUD 1945.

3.                  Nilai Pancasila Menjadi Sumber Norma Hukum

Upaya mewujudkan keinginan ini adalah dijadikannya nilai-nilai dasar menjadi sumber bagi penyusunan norma huum di Indonesia. Pancasila berkedudukan sebagai grundnorm (norma dasar) atau staatfundamentalnorm (norma fundamental negara) dalam jenjang norma hukum di Indonesia.

Sistem hukum Indonesia membentuk tata urutan peratuan perundang-undangan sebagaimana di atur dalam ketetapan MPR No. II/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan sebagai berikut.

a.       UUD 1945

b.      Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

c.       Undang-undang.

d.      Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (perpu).

e.       Peraturan pemerintah

f.       Keputusan presiden

g.      Peraturan daerah

Dalam undang-undang No. 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan juga menyebutkan adanya jenis dan hierarkhi peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

a.       UUD negara Republik Indonesia tahun 1945

b.      Undang-undang/ Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (perpu)

c.       Peraturan pemerintah

d.      Keputusan presiden

e.       Peraturan daerah

Pasal 2 undang-undang No. 10 tahun 2004 menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara.

4.            Nilai Pancasila Menjadi Sumber Norma Etik

Upaya lain dalam mewujudkan adalah dengan menjadikan nilai dasar pancasila sebagai pembentukan norma etik dalam kehidupan bermasyarakat, bebangsa dan bernegara. Norma-norma etik bersumber pada pancasila sebagai nilai budaya bangsa. Rumusan  tersebut tercantum dalam ketetapan MPR No.VI/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

1.7               Makna Nilai-Nilai Setiap Sila Pancasila

Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan negara Republik Indonesia merupakan nilai yang tidak dapat dipisah-pisahkan dengan masing-masing silanya. Hal ini dikarenakan apabila dilihat satu per satu dari masing-masing sila, dapat saja ditemukan dalam kehidupan bangsa lain. Makna Pancasila terletak pada nilai-nilai dari masing-masing sila sebagai satu kesatuan yang tidak dapat diputarbalikkan letak dan susunannya. Namun demikian, untuk lebih memahami nilai-nilai yang terkandung dalam masing-masing sila Pancasila, maka berikut ini kita uraikan:

a.       Ketuhanan Yang Maha Esa

           Sila Ketuhanan Yang Maha Esa ini nilai-nilainya meliputi dan menjiwai keempat sila lainnya. Dalam sila ini terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

            Konsekuensi yang muncul kemudian adalah realisasi kemanusiaan terutama dalam kaitannya dengan hak-hak dasar kemanusiaan (hak asasi manusia) bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keimanan dan kepercayaannya masing-masing. Hal itu telah dijamin dalam Pasal 29 UUD. Di samping itu, di dalam negara Indonesia tidak boleh ada paham yang meniadakan atau mengingkari adanya Tuhan (atheisme).

b.      Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

            Kemanusiaan berasal dari kata manusia yaitu makhluk yang berbudaya dengan memiliki potensi pikir, rasa, karsa dan cipta. Potensi itu yang mendudukkan manusia pada tingkatan martabat yang tinggi yang menyadari nilai-nilai dan norma-norma. Kemanusiaan terutama berarti hakikat dan sifat-sifat khas manusia sesuai dengan martabat. Adil berarti wajar yaitu sepadan dan sesuai dengan hak dan kewajiban seseorang. Beradab sinonim dengan sopan santun, berbudi luhur, dan susila, artinya, sikap hidup, keputusan dan tindakan harus senantiasa berdasarkan pada nilai-nilai keluhuran budi, kesopanan, dan kesusilaan. Dengan demikian, sila ini mempunyai makna kesadaran sikap dan perbuatan yang didasarkan kepada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kesusilaan umumnya, baik terhadap diri sendiri, sesama manusia, maupun terhadap alam dan hewan.

Hakikat pengertian di atas sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 Alenia Pertama : “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan…”. Selanjutnya dapat dilihat penjabarannya dalam Batang Tubuh UUD.

c.       Persatuan Indonesia

            Persatuan berasal dari kata satu artinya tidak terpecah-pecah. Persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Persatuan Indonesia dalam sila ketiga ini mencakup persatuan dalam arti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan. Persatuan Indonesia ialah persatuan bangsa yang mendiami seluruh wilayah Indonesia. Yang bersatu karena didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Persatuan Indonesia merupakan faktor yang dinamis dalam kehidupan bangsa Indonesia dan bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan perdamaian dunia yang abadi.

            Persatuan Indonesia adalah perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa, serta kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, paham kebangsaan Indonesia tidak sempit (chauvinistis), tetapi menghargai bangsa lain. Nasionalisme Indonesia mengatasi paham golongan, suku bangsa serta keturunan. Hal ini sesuai dengan alenia keempat Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi, “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia…”. Selanjutnya dapat dilihat penjabarannya dalam Batang Tubuh UUD 1945.

d.      Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

            Kerakyatan berasal dari kata rakyat yaitu sekelompok manusia yang berdiam dalam satu wilayah negara tertentu. Dengan sila ini berarti bahwa bangsa Indonesia menganut sistem demokrasi yang menempatkan rakyat di posisi tertinggi dalam hirarki kekuasaan.

            Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan ratio atau pikiran yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan sadar, jujur dan bertanggung jawab serta didorong dengan itikad baik sesuai dengan hati nurani. Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan atau memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat sehingga tercapai keputusan yang bulat dan mufakat. Perwakilan adalah suatu sistem, dalam arti, tata cara mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara melalui lembaga perwakilan.

            Dengan demikian sila ini mempunyai makna bahwa rakyat dalam melaksanakan tugas kekuasaannya ikut dalam pengambilan keputusan-keputusan. Sila ini merupakan sendi asas kekeluargaan masyarakat sekaligus sebagai asas atau prinsip tata pemerintahan Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam alenia keempat Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: “…maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia, yang berkedaulatan rakyat...”

e.       Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

            Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik materiil maupun spiritual. Seluruh rakyat Indonesia berarti untuk setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia.

            Pengertian itu tidak sama dengan pengertian sosialistis atau komunalistis karena keadilan sosial pada sila kelima mengandung makna pentingnya hubungan antara manusia sebagai pribadi dan manusia sebagai bagian dari masyarakat. Konsekuensinya meliputi:

1.      Keadilan distributif yaitu suatu hubungan keadilan antara negara dan warganya dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban.

2.      Keadilan legal yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara, dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara.

3.      Keadilan komutatif yaitu suatu hubungan keadilan antara warga atau dengan lainnya secara timbal balik. Dengan demikian, dibutuhkan keseimbangan dan keselarasan diantara keduanya sehingga tujuan harmonisasi akan dicapai. Hakikat sila ini dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu: “dan perjuangan kemerdekaan kebangsaan Indonesia…Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”.

BAB II

IDEOLOGI PANCASILA

2.1.            Pengertian Ideologi

Secara etimologi ideologi berasal dari kata idea, yang berarti pemikiran, gagasan, atau konsep, dan logos berarti pengetahuan. Ideologi adalah sesuatu yang netral, idea atau gagasan yang merupakan pemikiran seseorang yang dianggap baik, yang akhirnya mendapat dukungan luas dari sekelompok masyarakat dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh kelompok manusia termasuk masyarakat negara akan memberikan arah dalam kehidupannya, baik secara kelompok maupun individu.

Ada beberapa pengertian ideologi menurut beberapa kalangan, yaitu :

1.      Maswardi Rauf (srijanti, dkk, 2008) adalah rangkaian/ kumpulan nilai yang disepakati bersama untuk menjadi landasan atau pedoman dalam mencapai tujuan atau kesejahteraan bersama.

2.      Carl J. Friederich (kamal Pasha. 2002), ideologi sebagai suatu sisitem pemikiran yang berkaitan dengan tindakan.

3.      Alfian (1981), ideologi adalah pandangan atau sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam yang dipunyai dan dipegang oleh masyarakat tentang bagaimana, yaitu secara moral dianggap benar dan adil, mengatur tingkah laku mereka bersama dalam berbagai segi kehidupan duniawi mereka.

4.      Kunto Wibisono (kamal pasha, 2002) menyebut tiga unsur yang sangat dominan dalam ideologi yaitu :

a.       Adanya keyakinan, yakni gagasan vital yang diyakini kebenarannya.

b.      Mitos, ada yang dimitoskan secara optik dan deterministik pasti akan menjamin tercapainya tujuan.

c.       Loyalitas, yakni menuntut adanya keterlibatan secara optimal dari para pendukungnya.

Peranan ideologi dalam kehidupan bermasyarakat dapat dilihat dari tiga dimensi yaitu :

a.       Dimensi ideal, bahwa kualitas yang terkandung dalam ideologi mampu mendorong motivasi, menggugah harapan, optimisme akan terwujudnya cita-cita yang diharapkan.

b.      Dimensi realitas, dimensi ini memberikan citra ideal bahwa nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat adalah nilai yang sama yang diperjuangkan dalam ideologi tersebut, di mana apa yang diinginkan masyarakat adalah apa yang sebenarnya akan diwujudkan dalam perjuangan ideologinya.

c.       Dimensi fleksibilitas, menunjuk pada kemampuan ideologi dalam mempengaruhi dan menyesuaikan diri dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat.

Terhadap dimensi fleksibilitas terdapat dua tipologi ideologi yaitu :

1)      Ideologi terbuka adalah ideologi yang dalam eksistensinya memiliki unsur fleksibilitas, yang terbuka menyesuaikan diri terhadap pengaruh dari perkembangan dan pertumbuhan masyarakat pendukungnya.

2)      Ideologi tertutup adalah ideologi yang eksistensinya disakralkan oleh masyarakat pendukungnya sehingga ideologi tersebut praktis menutup diri terhadap perkembangan dari luar.

2.2              Beberapa Ideologi Besar

Berdasarkan analisis Firdaus Syam (2007) ideologi basar sesungguhnya bersumber dari tiga pendekatan filsafat yaitu sebagai berikut.

a.       Filsafat idealisme, adalah mengedepankan paham rasionalisme dan individualisme, yang dalam kehidupan berpolitik telah melahirkan ideologi liberalisme dan kapitalisme.

b.      Filsafat matrealisme, penikiran ini mengedepankan paham emosionalisme berupa perjuangan kelas dengan kekerasan dan kolektivisme, yang dalam berpolitik telah melahirkan ideologi sosialis-komunisme.

c.       Filsafat teologisme, yang berkembang dalam bentuk filsafat teologi statis dan dinamis:

1)      Filsafat teologi statis, agama yang menempatkan ajaran Tuhan memegang peran sentral dalam politik kenegaraaan, yang dalam konstruk politik kenegaraan menjadikan pemuka agama sebagai tokoh yang dikultuskan.

2)      Filsafat teologis dinamis, adalah agama yang menempatkan ajaran Tuhan sebagai sumber aspirasi, motivasi, inovasi dan ekspresi, yang menempatkan ajaran Tuhan sebagai faktor integratif dan pencerahan.

2.2.1        Ideologi Kapitalis-Liberalis

Zaman renaisance melahirkan gerakan sekularisme dan humanisme, suatu gerakan yang mengagungkan kebebasan berfikir dan memisahkan diri masalah keduniaan dan masalah yang berkaitan dengan agama.

1)      Kebebasan ini pada awalnya menyangkut kehidupan warga terkait dengan kebebasan dasar, seperti hak hidup, hak politik dan kemudian berkembang dalam kebebasan ekonomi dan sosial.

2)      Jaminan penuh pada pemilikan pribadi serta kebebasan penuh terhadap penggunaan pemilikan pribadi.

3)      Dalam politik kenegaraan pemerintah harus berdasarkan hukum dan harus mendapat persetujuan rakyat, harus ada pemisahan kekuasaan dalam pemerintahan negara

4)      Menolak pemikiran yang bersifat dogma yang dianggap membelenggu kebebasan berfikir serta kebebasan untuk beragama.

5)      Persaingan bebas dalam kegiatan ekonomi, yang mendorong terciptanya paham imperialisme dan kapitalisme dan sekarang terjelma dalam pola konglomerasi ekonomi besar modal dan pemasaran) tidak lagi terbatasi oleh wilayah negara.

2.2.2        Ideologi Sosialisme

Robert owen (1771-1837) seorang kapitalis kaya di Inggris, adalah orang yang pertama kali menggunakan istilah sosialisme (Schmandt, 2002). Namun sebelum Owen sebanarnya ide perjuangan melawan ketidakadilan dampak dari individualisme dan kapitalisme yang berhasil mewujudkan revolusi industri di Inggris maupun di Prancis, pernah dilakukan oleh Francois Babeuf meskipun tidak menggunakan istilah sosialisme.

Pada dasarnya gerakan sosialis adalah perwujudan realistis dari demokrasi yang berorientasi publik. Oleh karena itu dilihat dari perjalanan sejarah sosialisme yang berhasil hanya dapat diwujudkan pada negara-negara dengan tradisi demokrasi yang kuat seperti Inggris, Prancis, Belgia, Belanda, maupun Australia. Beberapa prinsip dalam paham sosialis adalah :

1)      Dalam gerakan sosial pengaruh agama cukup kuat, sehingga doktrin agama masuk dalam kehidupan sosial ekonomi, seperti munculnya gerakan Kristiani sosialis di Inggris, dengan slogan bahwa agama harus disosialisasikan dan sosialis harus dikristenkan.

2)      Idealisme etis, bahwa sosalis bukan gerakan politik dan atau ekonomi, tetapi suatu pemberontakan melawan kemeralatan, kebosanan, dan kemiskinan dibawah kapitalisme industri.

3)      Kesempatan yang tepat, ungkapan ini telah dikumandangkan oleh Fabian di Inggris tahun 1884, dengan motto awal dari masyarakat itu adalah, engkau harus menunggu saat yang tepat itu tiba engkau harus mengadakan serangan yang dahsyat, jika penundaan yang engkau lakukan itu sia-sia dan tidak akan membawa hasil.

4)      Liberalisme, liberal telah menjadi sumber yang penting bagi sosialis.

Dalam perkembangan ideologi sosialis menjadi dua aliran besar yaitu, Sosialis evolusioner demokratis dan Sosialis revolusioner yang totaliter.

2.2.3        Komunis Karl Marx

Dalam memperjuangkan pemikiran teori komunisme Marx, menjelaskan beberapa konsep ajarannya sebagai berikut :

a)      Perkembangan historis materialistik

Ini berlangsung melalui sintetis ketegangan atau kontradiksi yang inheren dialektika. Ini dipengaruhi dialektika Hegel yang terdiri ari tesis, anti tesis dan sintetis. Tesisi Hegel yang berada pada pemikiran abstrak dipindahkan Marx dalam bentuk dunia kebendaan atau materi.

Dalam pandangan keagamaan yang absolut adalah Tuhan, dalam pandangan Marx yang absolut adalah refleksi materi. Ditunjukan bahwa peristiwa-peristiwa sosial sebagaimana fenomena biologis dan fisik. Pemikiran inilah yang menjauhkan Marx dari Tuhan dan agama.

b)      Institusi sosial dan politik

Ini dibentuk dan ditentukan oleh ekonomi, materialisme historis. Marx mengembangkan dialek cara produksi (tesis) menimbulkan gerakan anti tesis yaitu kekuatan produksi. Cara produksi tidak terbatas pada alat produksi tetapi juga melibatkan buruh dan majikan, sedang kekuatan produksi menunjukkan kemampuan pada memproduksi yang selalu dipengaruhi oleh temuan ilmiah dan teknik-teknik baru. Pada suatu saat keseimbangan produksi dan cara produksi terganggu, tiba saatnya bagi revolusi sosial untuk mempengaruhi sintesis baru.

c)      Gerakan dialektik sejarah

Ini terungkap dalam pertentangan atau konflik antar kelompok-kelompok ekonomi dan pertentangan kelas. Salah satu dialek yang muncul feodalisme sebagai tesis, akan berhadapan dengan kaum kapitalis, dan akan muncul sintesis sosialis, karena kaum kapitalis tidak bersedia melepaskan sistemnya dalam kekuasaannya, untuk merubahnya harus dilakukan dengan revolusi.. karena itu tidak heran bila dalam suatu negara muncul gerakan komunnis Marx selalu terjadi revolusi pertumpahan darah.

Dalam teori pertentangan kelas Marx menempatkan kaum borjuis yang mampu memanfaatkan teknologi baru, akhirnya mampu mengontrol kekuatan yag telah dibangunnya, dan akhirnya dapat mengarah pada pertentangan kelas yang semakin meningkat. Teori pertentangan kelas tersebut adalah :

1)      Eksistens kelas hanya dibentuk oleh fase historis dalam perkembangan produksi

2)      Bahwa pertentangan kelas pasti mengarah pada diktator proletariat

3)      Bahwa diktator sendiri hanya menjadi transisi menuku penghapusan semua kelas dan pada masyarakat tanpa kelas.

2.2.4        Komunis Lenin-Stalin

Perjuangan komunis lenin lebih dekat dengan teori karl marx dibanding kedekatannya dengan stalin. Konsep ini merupakan pembaharuan komunis Marx yang awalnya bersifat memisahkan diri. Perubahan dari lenin bahwa partai komunis harus meninggalkan politik memisahkan diri, akan tetapi sebaliknya harus memakai segala jalan untuk mengadakan perhubungan dengan massa rakyat, untuk kemudian mengambil kekuasaan.

Dalam gerakan komunis Lenin membagi dalam dua kelompok strategis yaitu :

1)      Gerakan terbuka, dimana kaum pekerja harus membentuk organisasi-organisasi buruh dengan tujuan ekonomi sebagai pokok aktivitasnya, yang bekerja secara terbuka, umum dan sah.

2)      Gerakan tertutup atau rahasia, yaitu organisasi dari kelompok kecil revolusioner profesioner, mulai dari tentara, polisi atau kelompok birokras lainnya

Lenin menegaskan revolusi sebagai bentuk transisi dari masyarakat kapitalis kepada masyarakat komunis harus dipimpin oleh diktator proletariat (Schmandt. 2002)

Keberhasilan Lenin dalam meletakkan dalam dasar komunis Rusia pernah menjadi kekuatan besar di dunia, dan setia terhadap ajaran Marx, termasuk teori lenyapnya negara.

Sepeninggal Lenin, posisi pemimpin Rusia digantikan Stalin. Tahun 1936 Stalin menyatakan sebagian pentahapan masyarakat komunis telah tercapai. Doktrin Marx tentang negara ketinggalan zaman karena tidak mempertimbangkan situasi internasional. Stalin dianggap berhasil memimpin Rusia meski kekuasaan dijalankan mirip Nazi Jerman massa Hitler. Pemujaan terhadap Stalin dengan besar dengan kemampuan merevisi doktrin Marx dan Lenin demi kajayaan Rusia, meski Stalin dianggap melanggar kepemimpinan kolektif dengan menciptakan kultus individu dirinya.

2.2.5        Ideologi Nasionalis

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (depdikbud, 1997), nasionalisme dijelaskan sebagai berikut :

1)      Paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri

2)      Kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan dan mengabaikan identitas, integritas, kemakmuaran, dan kekuatan bangsa itu, yakni semangat kebangsaan

Nasionalis berarti pernyataan suatu kelompok yang didasarkan atas keturunan bersama, budaya, bahasa, atau agama dan wilayah yag sama terhadap semua pengakuan lain atas loyalitas seseorang. Doktrin Nasonalisme lahir dalam sejarah Jerman pada abad 18, setelah Jerman terpecah-pecah sebagai dampak revolusi Prancis.

Pada masa orde lama Indonesia slogan polotik ini pernah dilakukan pada masa presiden Sukarno, saat Indonesia menghadapi tekanan dan embargo pihak barat, dengan slogan pembangunan “berdikari” atau berdiri diatas kaki sendiri.

Perkembangan Nasionalisme yang pernah mendominasi paham setelah berakhirnya perang dunia kedua terutama di negara-negara bekas jajahan bangsa-bangsa Eropa, di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, kini dihadapkan pada tantangan baru berupa lahirnya tatanan dunia global yang melampaui batas, batas geografis, administratif, dan sosio kultural yang menjadi sistem di dunia dalam pergaulan Internasional bangsa-bangsa.

2.2.6        Islam dan Ideologi

Islam sebagai dien petunjuk, pandangan hidup, memiliki prinsip-prinsip terbentuknya suatu ideologi yang sesuai dengan ajaran islam. Islam sebagaimana agama wahyu, memberikan petunjuk bagi umatnya senantiasa untuk merenungi (tafakur), mangkaji (tadabur), memepelajari rahasia yang terkandung di jagat raya, termasuk masalah kebudayaan, kemasyarakatan, politik kekuasaan dan kenegaraan dengan segala pemikiran dan perilakunya. Posisi akal dalam setiap muslim menurut Muhammad Natsir (Syam firdaus, 2002), menjelaskan sebagai berikut :

1)      Agama Islam menghormati akal manusia dan mendudukan akal pada tempat yang terhormat serta menyerahkan agar manusia mempergunakan akal untuk menyelidiki keadaan alam.

2)      Agama Islam mewajibkan pemeluknya baik laki-laki dan perempuan untuk menuntut ilmu dari buaian sampai liang lahat, sebagaimana sabda Rasulullah.

3)      Agama Islam melarang bertaklid buta, menerima sesuatu sebelum diperiksa, walaupun datangnya dari kalangan sebangsa da seagama atau dari bapak ibu atau nenek moyang.

4)      Agama Islam menyuruh memeriksa kebenaran walaupun datangnya dari kam yang berlainan bangsa dan kepercayaan.

5)      Agama Islam menggemarkan dan mengarahkan pemeluk pergi ke negara lain, memeperhubungkan silaturahmi dengan bangsa dan golongan lain, saling bertukar rasa dan pandangan.

Adapun menurut Taqiyuddin an-Nabhani (mujtahid), ideologi atau mabda’ (dalam bahasa Arab) ialah aqidah aqliyah yang melahirkan peraturan. Yang dimaksud aqidah adalah pemikiran menyeluruh tentang alam semesta, manusia, dan hidup, serta tentang apa yang ada dan setelah kehidupan, di samping hubungannya dengan sebelum dan sesudah kehidupan. Sedangkan peraturan yang lahir dari akidah tidak lain berfungsi untuk memecahkan dan mengatasi berbagai problema hidup manusia, menjelaskan bagaimana cara pelaksanaaan pemecahannya, memelihara aqidah serta untuk mengemban Mabda/ ideologi. Penjelasan tentang cara pelaksana dan pemeliharaan aqidah dan penyebaran risalah dakwah inilah Thariqoh (jalan/metode pelaksanaan). Sedangkan fikroh (pemikiran/ konsep yang mendasari) adalah aqidah dan berbagai macam konsep pemecahan masalah hidup.

Islam berisikan ajaran atau petunjuk yang berhubungan dengan masalah dunia dan akhirat yang bersifat Universal. Islam bukan sekedar Ideologi, tetapi lebih dari eksistensi ideologi, meski dalam perkembangan islam dilakukan secarara ideologis secara nyata oleh nabi Muhammad Saw. Islam juga merupakan pandangan hidup yang sempurna karena di dalamnya terdapat standar dan tolak ukur yang jelas dengan besandar pada Al-Qur’an dan assunah yang menjadi jalan hidup yang sempurna untuk setiap umat manusia. Dan jika seluruh manusia mau memikirkan apa saja ajaran yang terkandung dalam ajaran Islam maka akan didapati ajarannya yang sesuai dengan fitrah manusia, memuaskan akal dan menentramkan jiwa.

Islam tidak hanya mengatur ibadah ritual tapi mengatur dalam perpolitikan. Islam mengatur dalam tiga hubungan, yaitu hubungan diri manusia dengan Tuhannya, mengatur hubungan manusia dengan dirinya, dan mengatur hubungan dirinya dengan manusia lainnya.

Beberapa prinsip dalam Islam yang dapat memepersamakan dengan ideologi menurut Syam Firdaus (2002) :

1)      Percaya pada satu Tuhan

2)      Persatuan dan kesatuan

3)      Musyawarah dan muffakat

4)      Memegang persamaan dasar manusia

5)      Etika tingkah laku didasarkan atas kerjasama

6)      Memegang, menegakkan keadilan

7)      Menjunjung tinggi kemerdekaan bangsa dan individu

8)      Sistem ekonomi yang meletakkan dasar sesuai kekayaan sumbernya milik Allah SWT, jadi pemilikan barang dan jasa pada manusia adalah terbatas.

9)      Hukum Tuhan, dengan Al-Qur’an dan Sunah Rasul.

10)  Masyarakat yang penuh kasih sayang dan bukan sebaliknya yang penuh dengan kebencian.

11)  Menjunjung tinggi hak asasi manusia

12)  Kekuasaan itu bukan hukum, tetapi hukum adalah kekuasaan

13)  Pemerintah dan yang diperintah mempunyai persamaan derajat

14)  Pemerintah dengan persetujuan yang diperintah

15)  Membangun kebudayaan

Lebih lanjut Syam Firdaus menyebutkan, dalam sistem politik Islam mendasar pada tiga prinsip yaitu tauhid, risalah dan khilafah.

1)      Tauhid berarti adanya Tuhan Yang Maha Kuasa, adalah pencipta, penguasa dan pemelihara dan penguasa dari seluruh alam. Kedaulatan terletak hanya pada-Nya, yang berhak memerintah dan melarang.

2)      Risalah, Rasulullah telah menegakkan bagi kita salah satu sistem hidup dalam islam dan memberikan praktik yang diperlukan secara rinci.

3)      Khilafah, negara Islam yang tegak berdiri atas Al-Qur’an dan assunnah  lain secara kaffah (menyeluruh) yang menjadikan posisi manusia sebagai khalifah (pemimpin) di muka bumi.

2.3               Ideologi Pancasila

Dalam pengusulan perumusan dasar negara pancasila Sukarno juga menjelaskan tentang Ideologi pancasila yang dipersamakan dengan Declaration of independence Amerika Serikat serta manifesto komunisme Karl Marx dan Engels. Bila Amerika mengagungkan kebebasan individu, Marx mengagungkan kehidupan sosial yang sama antar individu.

Ideologi pancasila menjunjung hak individu baik langsung maupun tidak langsung terpengaruh dengan ideologi Liberal, di mana memang tidak dipungkiri bahwa manusia yang merupakan makhluk individu, bukanlah murni sebagai individu yang mandiri, tetapi sekaligus sebagai makhluk sosial yang dalam kenyataan hidupnya tidak dapat lepas dari masyarakat atau bantuan orang.

Bangsa Indonesia lahir sesudah melampaui perjuangan yang sangat panjang, dengan memberikan segala pengorbanan dan menahan segala macam penderitaan. Sebab itu bangsa Indonesia lahir dengan kepribadiannya sendiri yang bersamaan dengan lahirnya bangsa dan negara itu. Karena itulah pancasila bukan lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan telah berjuang, dengan melihat pengalaman bangsa-bangsa lain, dengan diilhami oleh gagasan besar dunia.

Karena pancasila sudah merupakan pandangan hidup yang berakar dalam kepribadian bangsa, maka ia diterima sebagai dasar negara yang mengatur hidup ketatanegaraan, hal ini tampak dalam sejarah meskipun dituangkan dalam rumusan yang agak berbeda, namun dalam tiga buah UUD yang kita miliki, yaitu dalam pembukaan UUD 1945, dalam mukaddimah konstitusi Republik Indonesia serikat 1949, dalam mukaddimah UUD sementara Republik Indonesia 1950, pancasila itu tetap tercantum di dalamnya. Pancasila memang selalu dikehendaki oleh bangsa Indonesia sebagai dasar kerohanian negara, dikehendaki oleh seluruh rakyat Indonesia karena ia sebenarnya telah tertanam dalam kalbu rakyat, oleh karena itu ia juga merupakan dasar yang mampu mempersatukan seluruh rakyat Indonesia.

2.3       Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka

            Pancasila merupakan hasil pemikiran oleh para pemimpin kemerdekaan Indonesia, dirumuskan dalam kalimat sederhana, mudah dimengerti, dengan muatan nilai perjuangan dari sifat umum universal sampai pada tataran khusus dan kongkrit, merupakan dasar, asas, pedoman, norma hidup dan kehidupan bagi bangsa Indonesia. Sebagai ideologi Pancasila mengandung nilai dasar pandangan hidup bangsa yang mampu menyesuaikan zaman secara dinamis. Kemampuan penyesuaian Pancasila yang dinamis ini menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara yang didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan budaya bangsa yang kuat, mampu menyesuaikan perkembangan dengan perkembangan global sepanjang pengaruh global tersebut tidak bertentangan dengan nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis dari Pancasila. Nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut:

a.          Nilai Dasar

     Nilai dasar adalah nilai yang ada dalam Pancasila yang merupakan representasi dari nilai atau norma dalam masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Nilai ini tidak bisa diubah-ubah, sebagaimana sila-sila dari Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945.

b.         Nilai Instrumental

     Nilai instrumental adalah nilai pendukung utama dari nilai dasar Pancasila, yang dapat mengikuti perkembangan zaman. Nilai ini dapat berupa peraturan perundang-undangan, mulai dari UUD, Ketetapan MPR, UU, atau PP untuk menjadi tatanan dalam pelaksanaan ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

c.          Nilai Praktis

     Nilai praktis harus ada pada setiap penyelenggara negara, artinya penyelenggara negara baik dari tingkat pusat sampai tingkat terbawah penyelenggaraan pemerintah harus memiliki semangat membangun sesuai dengan nilai-nilai dasar Pancasila secara konsekuen, amanah dan istiqomah, serta mampu memberikan keteladanan kepada bawahannya sesuai kondisi setempat atau lingkungan kerja pada masing-masing kelompok.

     Dengan nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila sebagaimana tersebut di atas, Pancasila bukan berarti dogma atau tertutup dari pengaruh lain, namun demikian sifat keterbukaan terhadap ideologi Pancasila terdapat rambu-rambu atau batas-batas yang harus diperhatikan dan tidak boleh dilanggar adalah:

a.       Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis,

b.      Larangan terhadap faham atau ideologi Marxisme, Leninisme dan Komunisme,

c.       Mencegah perkembangan liberalisme dan kapitalisme fundamentalistik,

d.      Larangan terhadap pandangan dan perilaku ekstrim, serta penciptaan agama baru yang dapat menggelisahkan kehidupan masyarakat.

2.3.2    Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa

            Pandangan hidup adalah kristalisasi dan institusionalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki, yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad untuk mewujudkannya. Dengan pandangan hidup inilah suatu bangsa akan memandang persoalan yang dihadapi dan menentukan arah pemecahan secara tepat sesuai dengan yang diyakini. Tanpa memiliki pandangan hidup, suatu bangsa akan terombang ambing dalam menghadapi persoalan baik dalam memecahkan masalah dalam negeri atau masalah yang berhubungan dengan dunia luar.

            Bangsa Indonesia termasuk bangsa yang besar yang mampu menggali pandangan hidup dari nilai-nilai luhur bangsa baik yang bersifat universal sebagaimana sila pertama, dan kedua yang merupakan pengakuan bangsa Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan semua manusia, bukan hanya Tuhan bagi bangsa Indonesia. Kemanusiaan yang adil dan beradap adalah cerminan pengakuan bangsa Indonesia bahwa bangsa Indonesia yang merdeka merupakan bagian bangsa-bangsa di seluruh dunia dengan kedudukan harkat dan martabat yang sama. Pancasila mulai sila ke tiga sampai ke lima adalah cara pandang bangsa Indonesia dengan titik berat sebagai bangsa yang merdeka dalam wilayah Negara Kesatuan Indonesia, yang berdaulat dan berkewajiban mewujudkan keadilan bagi bangsa Indonesia.

            Dengan Pancasila kita bangsa Indonesia mendapatkan arah untuk semua kegiatan dan aktivitas kehidupan sehari-hari. Untuk itu sudah seharusnya bangsa Indonesia di dalam setiap sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Memang, pengamalan/ pelanggaran nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari tidak semua mengandung sanksi hukum positif, namun disinilah letak keluwesan Pancasila dalam membangun kehidupan yang harmonis sesama manusia meski tidak semua terikat dengan hukum positif. Kita perlu memahami dan menyadari bahwa mengamalkan nilai umum Pancasila, apabila kita meyakini bahwa nilai Pancasila tidak bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, adat kebiasaan serta tidak bertentangan dengan norma hukum.

            Pengamalan dasar ini merupakan pengamalan yang bersifat subjektif, dengan bidang yang sangat luas dimana setiap orang dapat mengklaim telah mengamalkan Pancasila dengan pola yang berbeda tanpa harus menghina dan menjelekkan pihak lain. Secara objektif seseorang beragama dan dijamin di Indonesia dan secara subjektif masing-masing mengamalkan dengan keyakinan masing-masing.

2.3.3    Pancasila Sebagai Dasar Negara

Pancasila yang dikukuhkan dalam sidang I dari BPPK, pada tanggal 1 juni 1945 adalah dikandung maksud untuk dijadikan dasar bagi negara Indonesia. Adapun dasar itu haruslah filsafat yang menyimpulkan kehidupan dan cita-cita bangsa dan negara Indonesia yang merdeka.

Landasan atau dasar itu haruslah kuat dan kokoh agar yang berdiri di atas akan tegak sentosa untuk selama-lamanya. Landasan itu pula yang harus pula tahan uji terhadap serangan-serangan baik dalam maupun dari luar.

Sidang BPPK telah menerima secara pancasila itu sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Dalam keputusan sidang PPKI kemudian pada tanggal 18 agustus pancasila tercantum secara resmi dalam pembukan UUD RI, undang-undang dasar yang menjadi dasar ketatanegaraan harus mengandung unsur-unsur pokok yang kuat yang menjadi landasan hidup bagi seluruh bangsa dan negara, agar peraturan dasar tadi tahan uji sepanjang masa.

Oleh karena pancasila tercantum dalam UUD 1945 dan bahkan menjiwai seluruh isi peraturan dasar tersebut yang berfungsi sebagai dasar negara sebagaimana jelas tercanrtum dalam alinea IV pembukaan UUD tersebut, maka semua peraturan peundang-undangan Republik Indonesia (ketetapan MPR, undang-undang, Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (perpu), keputusan presiden dan peraturan yang lainnya) yang dikeluarkan oleh negara dan pemerintah haruslah pula sejiwa dan sejalan dengan pancasila. Isi dan tujuan dari peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tidak boleh menyimpan dari jiwa pancasila bahkan dalam ketetapan MPR No. XX/MPRS/1966 ditegaskan, bahwa pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum (sumber hukum formal, undang-undang, kebiasaan, traktat, jurisprudensi, hakim, ilmu pengetahuan hukum)

Adalah suatu hal yang membanggakan bahwa bangsa Indonesia berdiri atas fundamen yang kuat, dasar yang kokoh, yakni pancasila dasar yang kuat itu bukanlah meniru suatu model yang didatangkan dari luar negeri.

Dasar-dasar negara kita barakar pada sifat-sifat dan cita-cita hidup bangsa Indonesia, Pancasila adalah penjelmaan dari kepribadian bangsa Indonesia, yang hidup di tanah air kita sejak dulu hingga sekarang.

Pancasila mengandung unsur-unsur yang luhur yang tidak hanya memuaskan bangsa Indonesia sebagai dasar negara, tapi juga dapat diterima oleh bangsa-bangsa lain sebagai dasar hidupnya. Pancasila bersifat universal yang akan mempengaruhi hidup dan kehidupan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia secara kekal dan abadi.

 

BAB III

PENUTUP

3.1       Simpulan

1.            Filsafat adalah suatu usaha pemikiran manusia yang sungguh-sungguh, secara sistematis dan radikal untuk mencari kebenaran sesuai dengan ruang dan waktu.

2.            Filsafat juga berfungsi bagi kehidupan manusia dalam kehidupannya sebagai individu maupun anggota masyarakat.

3.            Pancasila sebagai sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk satu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh.

4.            Pancasila sebagai suatu kesatuan sistem filsafat tidak hanya kesatuan yang menyangkut sila-silanya saja, melainkan juga meliputi hakikat dasar dari sila-sila Pancasila atau secara filosofis merupakan dasar ontologis sila-sila pancasila.

5.            Susunan isi arti pancasila meliputi tiga hal, yaitu : pertama, isi arti pancasila yang umum universal. Kedua, isi arti Pancasila yang umum kolektif. Ketiga, isi arti pancasila yang bersifat khusus dan kongkrit.

6.            Peranan ideologi dalam kehidupan bermasyarakat dapat dilihat dari tiga dimensi yaitu dimensi ideal, dimensi realitas, dimensi fleksibilitas.

7.            Ideologi besar yang ada yaitu: Ideologi Kapitalis-Liberalis, Ideologi Sosialisme, Komunis Karl Marx, Komunis Lenin-Stalin, Ideologi Nasionalis, Islam, dan Ideologi Pancasila yang dianut oleh bangsa Indonesia.

3.2              Saran

Sebagai filsafat dan ideologi bangsa Indonesia, sudah selayaknya warga negaranya memiliki kepribadian Pancasila tersebut. Kepribadian Pancasila ini harus sudah terpancar dalam sikap, tindakan, dan dalam cara berpikir setiap masyarakatnya. Mereka para Mahasiswa tidak ada lagi tantangannya kecuali harus sanggup untuk mengamalkan filsafat dan ideologi Pancasila tersebut sebagai kepribadian hidupnya sehari-hari. Bahkan untuk tumbuh menjadi seorang pemimpin pun mahasiswa diuji dengan kemahirannya mengamalkan kepribadian Pancasila tersebut. Oleh karenanya sudah sepantasnyalah Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa sadar diri untuk melakukan penelaahan secara lebih luas dan mendalam serta secara praktis dalam pengamalan dan penanaman filsafat dan ideologi Pancasila tersebut dalam kehidupan.

            DAFTAR PUSTAKA

Bedjo dan Zainul Akhyar. 2009. Pendidikan Kewarganegaraan (civic education untuk perguruan tinggi). Banjarmasin: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan. Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan Universitas Lambung Mangkurat.

Kaelan. 2004.   Pancasila. Yogyakarta : Paradigma.

Kaelan dan Ahmad Zubaidi. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Yogyakarta : Paradigma.

Kansil, C. S. T, dan Christine.  S. T. Kansil. 1971. Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Jakarta : Paradnya Paramita.

Salam, Burhanuddin. 1996.  Filsafat Pancasilaisme. Jakarta : PT. Rineka cipta.

Sutarto. 2006. Aspirasi, PKN kelas X semester 2. Surakarta : CV. Pustaka Manggala.

Situs Internet:

Daniel. 2010. Makna Sila-Sila Pancasila. http://danielbiologi.blogspot.com/2010/10makna-sila-sila-pancasila.html. (Online).  Diakses hari Rabu, 23 Februari 2011.

Diana Agustia. 2010. Makalah Tentang Kesatuan Sila-Sila. http://dianagustia.blogspot.com/2010/05/makalah-tentang-kesatuan-sila-sila.html. (Online). Diakses hari Kamis, 24 Februari 2011.

Ade. 2010. Penjelasan Sila-Sila Pancasila. http://kuliahade.wordpress.com/2010/07/30/pancasila-penjelasan-sila-sila. (Online). Diakses hari Kamis, 24 Februari 2011.

Raden Somad. Makalah Pancasila dan Kewarganegaraan. http://radensomad.com/makalah-pancasila-dan-kewarganegaraan.html. (Online). Diakses hari Kamis, 24 Februari 2011.

Sarjoni. 2009. Pancasila Sebagai Sistem Filsafat. http://sarjoni.wordpress.com/2009/12/09/pancasila-sebagai-sistem-filsafat.html. (Online). Diakses hari Kamis, 24 Februari 2011.

Uzey. 2009. Pancasila Sebagai Sumber Nilai. http://uzey.blogspot.com/2009/09/pancasila-sebagai-sumber-nilai.html. (Online). Diakses hari Rabu, 23 Februari 2011.

 saya minta izin memposting makalah teman saya di sini..

LINK DOWNLOAD [ WORD ]